Inggris Menyerahkan Hongkong

Inggris Menyerahkan Hongkong

Sejarahdunia.web.id – Pada tanggal 1 Juli 1997, Hong Kong menjadi milik Tiongkok, yang mengadopsi kebijakan dua-China untuk memberikan Hong Kong fleksibilitas untuk mempertahankan sistem sosial, ekonomi dan politiknya. Namun belakangan ini ada kekhawatiran bahwa pengaruh pemerintah Beijing sedang menguat di Hong Kong.

Berikut adalah beberapa hal yang harus Anda ketahui tentang penyerahan sejarah.

Apa yang membuat Inggris menyerahkan Hong Kong?
Inggris merebut Pulau Hong Kong pada 1842 setelah mengalahkan Cina dalam Perang Candu Pertama. Setelah Perang Candu Kedua, Beijing dipaksa menyerahkan Kowloon, kawasan di seberang Hong Kong, pada 1860. Tahun 1898, untuk menguatkan kontrol di kawasan, Inggris menyewa lahan yang sebagian besar berada di sisi utara -yang dikenal sebagai New Territories- dengan janji akan mengembalikannya kembali ke Cina dalam 99 tahun. Hong Kong berkembang dengan sangat cepat di bawah kekuasaan Inggris dengan menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi dan keuangan dunia. Kemudian pada 1982, London dan Beijing memulai perundingan yang sulit mengenai prosedur dan syarat-syarat pengembalian Hong Kong ke Cina. Hong Kong menerapkan sistem ekonomi dan politik yang sangat berbeda dengan Cina daratan, yang sejak 1949 berada di bawah kekuasaan Partai Komunis, satu-satunya partai yang dibolehkan berdiri di negara tersebut.

Apa yang disepakati soal masa depan Hong Kong?
Cina setuju untuk memerintah Hong Kong berdasarkan prinsip ‘satu negara, dua sistem’ di mana Hong Kong akan menikmati ‘otonomi luas, kecuali untuk urusan pertahahanan dan luar negeri’ selama 50 tahun ke depan. Hong Kong menjadi Kawasan Administratif Khusus, yang bermakna Hong Kong dibiarkan untuk memiliki sistem hukum tersendiri, sistem multipartai, dan sejumlah hak termasuk kebebasan berpendapat dan kebebasan berkumpul. Untuk menjamin hak-hak khusus tersebut Hong Kong memiliki konstitusi mini, yang disebut Basic Law, dengan tujuan utama memilih pemimpin atau kepala eksekutif sesuai dengan ‘prosedur demokratis dan hak pilih universal’.

Baca juga : Sejarah Kemer Merah Merebut Wilayah Cambodia

Bagaimana Hong Kong diperintah sekarang?
Pemimpin Hong Kong, biasa disebut kepala eksekutif, dipilih oleh 1.200 anggota komisi pemilihan. Mayoritas anggota komisi dinilai pro-Beijing. Lembaga perwakilannya diberi nama Dewan Legislatif atau Legislative Council, disingkat LegCo. Setengah anggota badan legislatif dipilih secara langsung sementara sisanya adalah perwakilan yang diangkat dari kalangan profesional atau berasal dari kelompok kepentingan tertentu. Para pegiat politik beralasan, proses pemilihan seperti ini membuat Beijing bisa menyeleksi calon-calon yang lebih mereka sukai untuk menjadi anggota badan legislatif.

Mengapa terjadi protes?
Para pegiat prodemokrasi selama bertahun-tahun mengampanyekan hak warga Hong Kong untuk memilih sendiri pemimpin mereka. Pada 2014 Beijing mengatakan warga akan bisa memilih pemimpin secara langsung namun calon tersebut harus berasal dari daftar yang telah disetujui oleh pemerintah Cina. Ini memicu protes besar-besaran dari orang-orang yang meminta penerapan demokrasi secara penuh di Hong Kong. Aksi demonstrasi membuat kegiatan di pusat kota lumpuh selama beberapa pekan. Aksi ini kemudian bisa dibubarkan. Banyak juga warga yang prihatin dengan campur tangan Beijing dalam urusan politik dalam negeri Hong Kong, yang dianggap makin besar, yang berujung dengan pengabaian tradisi politik yang liberal. Situasi ini memunculkan dua kubu: pihak yang pro dengan campur tangan Partai Komunis Cina dan pihak prodemokrasi yang menginginkan identitas unik otonomi Hong Kong. Peringatan penyerahan Hong Kong biasanya diwarnai demonstrasi besar dari kedua kubu.

Apa yang terjadi setelah 2047?
Tahun 2047 akan menjadi titik penting karena setelah tahun ini Cina tak lagi berkewajiban untuk memberikan otonomi luas ke Hong Kong, seperti disepakati dengan Inggris sebelum penyerahan dilakukan. Muncul seruan agar Hong Kong merdeka, namun pemerintah di Beijing sudah menutup opsi tersebut. Lantas, bagaimana masa depan Hong Kong nantinya? Ada tiga kemungkinan: Cina akan menambah otonomi, mempertahankan beberapa hak khusus saja, atau Hong Kong akan kehilangan status khusus dan menjadi provinsi biasa sama seperti provinsi lainnya di Cina daratan tanpa menikmati otonomi luas. Dengan makin banyaknya warga muda yang sadar dengan hak-hak politik, sebagian besar analis memperkirakan akan ada pertarungan ketat mengenai masa depan Hong Kong.

Related posts